PUISI ANAK NEGERI PAPUA 2

KAMPUNGKU YANG INDAH

oleh:Pares L.Wenda

Sayah melihat pemandangan yang indah ketika memandang engkau hai kampung Malagaineri.

Saya melihat hari ini pemandangan yang mempesona ketika melihatmu hai kampungku Tiomneri.

Saya melihat hari ini, pemendangan yang tidak pernah akan kulihat lagi di masa depan, indahnya kampung-kampung di Baliem, di kampung Kwiyawagi, dikampung-kampung Pirime, Magi, Danime, Yugwa.

Saya melihatmu oh Kwiyawagi engkau menghasilkan udang dan kentang. Oh Tiom engkau menghasilkan kopi, oh Magi engkau menghasilkan buah-buahan.

Oh Tiom engkau bukan lagi anak sulungku, engkau telah mengkianatiku. Oh Maki engkau, engkau tetap dihatiku. Oh Yugwa engkau mendengar apa yang yang Magi katakan. O baliem engkau membuat aku bingung, dimana engkau meletakan kakimu.

Oh saya melihat suatu malapetakah, sedang menimpa negeri dan kampung-kampungku ini. Engkau dulu sendiri, engkau dapat mengerjakan apa saja yang engkau suka,tapi kini tidak lagi, engkau diikat, diikat oleh system dan kekuasaan.

POETRY OF THE PAPUA CHILD

I HAVE A DREAM

by. Pares L.Wenda

Today I have a seen

Tiom River is such as a blue sky

Today I have a seen

Malagai River is such as older tea

Today I have a seen

Baliem river is such as youngest tea, it’s a already drink

I have a dream

Tiom River, Malagai River and Baliem River had lost. Rubbish scattered are everywhere. Rubbish smell is not well who feel by human.

Landslide and floods will be new life color in the marginal in rivers.

The stones have not been any more. The people could be search a stone in the 2000 yards but they have not been found.

I have a dream, one day.

I will be talk story about our rivers to my grandchild. A hundred years ago this rivers was very well but now as you seen. Oh Jesus I sad.

My grandchildren ask me! What happen like this? How would I be talking him? Oh Jesus I sad.

I have a dream about Lani Jaya

Is it a bring peace? Or is it a bring accident?

The colonial people are always friendly, when they are come to begin.

However when they influence something, they are begin action. We were saying no yesterday well than now because now you have in front of F-16

PUISI ANAK NEGERI PAPUA

SAYA BERMIMPI

Pares L.Wenda

Hari ini saya melihat

Kali Tiom yang biru bagaikan lagit biru

Hari ini saya melihat

Kali Malagai yang coklat bagaikan air teh tua

Hari ini saya melihat

Kali Balim bagaikan air teh muda yang siap diminum.

Saya bermimpi

Kali Tiom, kali malagai dan kali Baliem telah menghilang, sampah-sampah berserahkan di mana-mana.

Bau sampah menyengat kehidung-hidung manusia.

Banjir dan tanah longsor mewarnai kehidupan baru dipinggiran kali-kali ini.

Batu-batu tidak nampak lagi, orang mencari batu ke kedalaman 2000 kaki namun tidak ditemukan jejaknya.

Saya bermimpi, suatu hari

Saya bercerita kepada anak cucu saya, daerah kita ini dulu begini tetapi sekarang begini.

Cucuku bertanya mengapa terjadi begini? Apa yang akan saya jawab? Oh Tuhan saya sedih…!

Saya bermimpi, Lani Jaya

Apakah kau membawah malapetaka, ataukah engkau membawah persahabatan?

Orang-orang kolonial diterma dengan baik pada awalnya.

Namun ketika mereka mengusai segala sesuatunya, maka mereka mulai beraksi. Mengatakan tidak kemarin labih baik daripada mengatakan tidak sekarang.

Engkau sudah berhadapan dengan F-16

Sekilas Tentang Pembangunan Berkelanjutan

January 23, 2007 · No Comments

Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980. Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan alas penanganan lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development - WCED) PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Laporan itu mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yangmemenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.
Ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan :

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis, benar;
2. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan (renewable resources) tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya tak-terbarukan (non-renewable resources);.
3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran. Dan
4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carrying capacity)

http://bennysyah.edublogs.org/2007/01/23/dasakarya-pengelolaan-lingkungan-hidup/

Pembangunan Berkelanjutan

Rio+10
Apakah Rio+10 Itu?
Mengapa UNCED Begitu Penting Bagi Kita?
Apa Saja Hasil UNCED?
Jadi, Apa Tujuan Rio+10 Itu?
Apa Hasil yang Diharapkan dari Rio+10 Itu?
Mengapa Major Group?

---

Rio+10

Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) diselenggarakan di Johannesburg pada tanggal 2-11 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi dunia tersebut disebut juga Rio+10. Lebih dari 189 kepala pemerintahan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Apakah Rio+10 itu?

Rio+10 merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, badan-badan di bawah PBB, lembaga keuangan internasional dan aktor penting lain untuk menilai perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah "Earth Summit" atau "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED) yang pertama pada tahun 1992 di Rio de Jainero, Brazil. Dalam pertemuan Rio+10 di Johannesburg dilakukan peninjauan terhadap 10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semenjak konferensi yang pertama di Rio de Jainero. Pengevaluasian secara kritis akan menghasilkan sebuah review yang komprehensif dan terbuka, termasuk apa saja hambatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menentukan tren ke depannya. Sebelum ke Johannesburg, akan ada pertemuan persiapan oleh Biro 10 (Preparatory Committee) sebanyak empat kali yang disebut dengan PrepCom I - IV.

Mengapa UNCED Begitu Penting Bagi Kita?

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Earth Summit 1992 dihadiri oleh para pembuat kebijakan, diplomat, ilmuwan, kalangan media massa dan perwakilan ornop dari 179 negara sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk memperbaiki dampak dari kegiatan sosial ekonomi manusia terhadap lingkungan dan sebaliknya. Pada saat yang bersamaan dan di kota yang sama berlangsung juga pertemuan LSM se-dunia yang menghasilkan visi ornop tentang masa depan lingkungan, pembangunan dan kondisi sosial ekonomi dunia.

Pada saat itu dunia mulai menyadari kenyataan bahwa perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam harus diintegrasikan dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Kesadaran ini memuncak pada pertemuan UNCED dan melahirkan konsep "Pembangunan Berkelanjutan" yang didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka". Konsep ini diciptakan untuk mempertemukan dua kubu yang sebelumnya dianggap bertentangan, yaitu pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

UNCED atau Earth Summit juga begitu penting karena untuk pertama kalinya memberikan kesadaran ke seluruh dunia bahwa masalah lingkungan sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial. Pertemuan ini menegaskan bahwa kebutuhan sosial, lingkungan dan ekonomi harus dipenuhi secara seimbang sehingga hasilnya akan berlanjut hingga generasi-generasi yang akan datang. Pertemuan UNCED mencontohkan bahwa kalau seseorang miskin dan ekonomi suatu negara lemah, maka lingkungan akan menderita; jika lingkungan dirusak dan sumber daya dipergunakan secara berlebihan, masyarakat akan menderita dan ekonomi pun akan memburuk. Pertemuan ini, meski pada tingkat global, menggarisbawahi bahwa sebuah keputusan atau tindakan nyata pada tingkat terkecil pun, baik atau buruk, pada akhirnya akan memberikan dampak ke seluruh dunia.

Di Rio de Jainero, pada pertemuan UNCED, dunia menyadari bahwa faktor sosial, ekonomi dan lingkungan saling tergantung dan bisa merubah satu dengan yang lainnya. Juga diakui bahwa keberhasilan sebuah tindakan atau program harus dilanjutkan agar hasilnya bisa berlangsung terus menerus.

Apa Saja Hasil UNCED?

Hasil utamanya adalah Agenda 21, yaitu sebuah program aksi yang menyeluruh dan luas yang menuntut adanya cara-cara baru dalam melaksanakan pembangunan sehingga pada abad 21 di seluruh dunia pembangunan akan bersifat berkelanjutan.

Hasil lain UNCED adalah:

1. Deklarasi Rio. Berisi 27 prinsip yang dapat diaplikasikan secara universal untuk menjamin perlindungan lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Dimaksudkan sebagai "Hak-hak Asasi Lingkungan" (Environmental Bill of Rights). Pada deklarasi ini tertuang prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip "bersama tapi dengan tanggung jawab yang berbeda" (common but differentiated responsibilities).
2. Kerangka Konvensi mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change). Konvensi yang mengikat secara hukum dan ditandatangani oleh 154 negara tersebut bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir sampai pada tingkat yang dapat mencegah campur tangan manusia yang berbahaya yang berkaitan dengan sistem iklim".
3. Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity). Bertujuan untuk melestarikan beraneka sumber daya genetika/plasma nutfah, spesies, habitat dan ekosistem. Juga bertujuan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan berbagai sumber daya hayati dan untuk menjamin pembagian manfaat keanekaragaman hayati secara adil. Hingga kini telah diratifikasi oleh 180 negara.
4. Prinsip-prinsip Rio tentang Hutan ( Rio Forestry Principles). Terdiri dari 15 prinsip yang secara hukum mengikat para pengambil keputusan di tingkat nasional dan internasional dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Meletakkan dasar-dasar proses untuk Konvensi Kehutanan Internasional (International Forestry Convention).

Setelah Earth Summit 1992, berlangsung berbagai proses dan perkembangan yang penting dalam rangka menciptakan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia. Proses dan perkembangan tersebut adalah:

1. Konvensi Penanganan Desertifikasi. Konvensi ini mempromosikan pengelolaan lahan kering secara berkelanjutan di negara-negara berkembang, khususnya di benua Afrika. Bertujuan untuk menghentikan desertifikasi (proses perubahan dari lahan yang dapat diolah menjadi gurun pasir) dan mencegah dampak kekeringan di negara-negara yang mengalami kekeringan panjang yang parah dan/atau desertifikasi, terutama di benua Afrika.
   Konferensi Dunia mengenai Negara-negara Pulau Kecil. Berlangsung pada tahun 1994.
2. Pembentukan Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable Development) pada Desember 1992. Merupakan amanat Agenda 21, Komisi ini diharapkan berperan untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut UNCED; meningkatkan kerja sama internasional; merasionalisasi kemampuan pengambilan keputusan antarpemerintah; dan untuk menelaah kemajuan pelaksanaan Agenda 21 pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Komisi ini mulai bersidang tahun 1993 dan bertemua setiap tahun sejak saat itu.

Jadi, Apa Tujuan Rio+10 Itu?

Rio+10 tidak dimaksudkan untuk merevisi Agenda 21. Melainkan untuk mencari konsensus atas penilaan bersama mengenai kondisi saat ini dan prioritas tindakan di masa depan dalam topik-topik atau isyu baru. Keputusan yang diambil akan diarahkan untuk memperkuat komitmen semua pihak untuk mencapai tujuan Agenda 21.

Agenda yang terfokus akan memperkuat diskusi mengenai berbagai temuan dalam sektor-sektor lingkungan secara khusus (hutan, laut, iklim, energi, air tawar, dll) dan juga topik lintas sektoral seperti kondisi ekonomi, teknologi baru dan globalisasi.

Rio+10 juga akan melihat dengan kritis dampak revolusi teknologi di bidang biologi dan komunikasi yang telah merubah dunia sejak tahun 1992. Berbagai perangkat pendanaan, fungsi-fungsi dan implikasi lembaga keuangan dan pasar internasional juga akan dievaluasi.

Apa Hasil yang Diharapkan dari Rio+10 Itu?

Rio+10 diharapkan akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja hasil yang sudah dicapai sejak Earth Summit di Rio de Jainero pada 1992?
2. Apa saja yang sudah dilakukan negara-negara peserta Earth Summit dalam melaksanakan Agenda 21?
3. Apakah negara-negara peserta Earth Summit sudah mengadopsi Strategi Pembangunan Berkelanjutan di masing-masing negaranya?
4. Apakah negara-negara peserta Earth Summit sudah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati atau menjamin hak-hak perempuan yang disepakati pada tahun 1992?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi negara-negara tersebut?
6. Apa saja pelajaran yang sudah dipetik dan juga yang tidak?
7. Apa saja faktor baru yang muncul untuk merubah gambaran tersebut?
8. Apa tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
9. Dimana saja upaya-upaya perlu dikonsentrasikan?
10. Siapa saja yang berkepentingan mengikuti WSSD?

Selain kepala pemerintahan dunia, lembaga PBB, dan lembaga internasional lainnya, segenap lapisan masyarakat perlu memahami mengenai pembangunan berkelanjutan. Di dalam Agenda 21 disebutkan ada sembilan major groups, yaitu:

1. NGO
2. Anak/pemuda
3. Buruh
4. Petani dan Nelayan
5. Local government
6. Bisnis/industri
7. Perempuan
8. Ilmuwan
9. Masyarakat adat

Mengapa Major Group?

Salah satu upaya penguatan masyarakat adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini juga tertuang di dalam section III Bab 23 dokumen Agenda 21 yang menyatakan bahwa partisipasi yang luas dari segala lapisan masyarakat di dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut laporan PBB tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, peran dari major group di dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu yang aspek yang paling lemah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah, LSM, pengusaha dan masyarakat.

Pemerintah lebih berpikir secara sentralistik dengan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Sementara sebagian besar pengusaha baik yang bertaraf nasional maupun internasional mempunyai persepsi yang salah mengenai semakin besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial. Pemikiran yang didominasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk jangka pendek tanpa memperdulikan kepentingan jangka panjang /generasi yang akan datang sangat merugikan lingkungan. Pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak dilakukan secara berkelanjutan pada akhirnya akan merusak daya dukung alam. Dalam rangka pembentukan masyarakat yang madani, LSM mempunyai tugas didalam peningkatan kesadaran masyarakat. Untuk itu dalam rangka menjalankan peran aktif LSM sebagai bagian dari civill society dibentuklah sebuah koalisi bersama LSM yang mewakili seluruh major group.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Pius Ginting
Officer Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI
Email Pius Ginting
Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363
Mobile:
Fax: +62-(0)21-794 1673

Tanggal Buat: 01 May 2002 | Tanggal Update: 29 May 2004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENAIKAN UMP: 13 PERSEN, UNTUK SIAPA?

BY. Pares L.Wenda
Dalam headline news Cepos tanggal, 12 Desember 2002 di tulis bahwa UMP (upah minimum regional Papua) naik 13 persen. Ump yang sebelumnya Rp. 530.000.00 menjadi Rp. 600.000.00,(Naik 13%) atau penambahan Rp. 70.000.00. Dikatakan bahwa Gubernur belum mensyahkan dan belum tanda-tangani dan belum ada respon balik dari pihak pengusaha di seluruh Papua.

Kenaikan itu merupakan keuntungan bagi karyawan/ti di seluruh perusahaan di tanah Papua.Namun ada beberapa pertanyaan substansial yang dapat diajukan di sini antara lain:

1. Dapatkah semua keryawan/ti dapat mengerti UMP tersbut?
2. Apakah UMP itu dikenakan kepada seluruh perusahaan besar saja? Ataukah juga dengan perusahaan menengah ke bawah?
3. Asumsi apa sajakah yang melandasi kenaikan UMP tersebut?

Dari ketiga pertanyaan di atas jika dapat di jalaskan satu persatu, maka saya dapat menyelaskan argumen saya dari pertanyaan pertama, yaitu: Mungkin saja karyawan/ti dari luar Papua dan secara khusus di masyarakat Papua yang
terpelajar yang bekerja dapat mengerti apa UMP itu dan mereka akan menuntut jika perusahaan tidak bayar sesuai dengan ketetapan tersebut. Tetapi menurut pendapat saya sebagian besar masyarakat di tanah Papua ini belum dapat mengerti apa itu UMP, karena itu sangat diharapkan sekali kepada Pemerintah, Perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, dan masyarakat inteltual hendaknya dapat mensosialisasikan pengertian UMP tersebut kepada masyarakat luas sehingga mereka tidak dapat ditipuh oleh pengusaha yang nakal(dalam pengertian tidak mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Pertanyaan kedua:
Menurut saya jika UMP di atas dikenakan kepada perusahan besar seperti PT. FreePort, Pabrik Kayu Lapis, Pabrik Kelapa Sawit, Perusahaan LNG yang akan dibuka tahun 2003 oleh Megawati Presiden RI yang rencana MoU ditandatangani di Biak, itu ada baiknya tetapi bagaimana dengan Pengusaha menengah ke bawah, mampukah mereka bayar karyawan/ti mereka? Jika karyawan/ti mereka jumlahnya lebih banyak, otomatis dengan UMP yang baru pengusaha tersebut akan mem PHK karyawannya, atau harus disesuaikan dengan kemampuan bayar perusahaan dengan kesepakatan pimpinan dengan karyawan/ti. Dan juga menurut pendapat saya bahwa hendaknya perusahaan-perusaah menengah kebawah yang dimiliki oleh perorangan dengan usaha sejenis hendaknya merger sehingga dapat meminimalisasi pengeloaan usaha dan meminimalisasi PHK yang kemungkinan bisa terjadi kaibat dampak dari kenaikan UMP tersebut.

Pertanyaan ketiga:
Asumsi yang dapat ditarik oleh pemerintah yang juga menjadi pengamatan saya, dimana saya melihat bahwa kebutuhan hidup sehari-hari di tanah Papua hari demi hari meningkat tajam terutama barang-barang industri maka UMP yang dinaikan itu menurut saya sangat kurang, apalagi di Jayapura uang Rp. 50.000.00 itu sudah tidak ada nilai dalam belanja keluarga untuk satu hari, dan juga di wamena peredaran uang di sana di atas Rp.500 dan jika kita makan di warung harga makanan di sana sangat mahal di atas 15.000.00, jadi sangat diharapkan sekali bahwa hendaknya setiap tahun harus ada kajian ulang terhadap kenaikan UMP.Jika kita lihat koran Cepos pada hari rabu halaman (14) Ekonomi dan Bisnis dikatakan bahwa inflasi dikota Jayapura secara keseluruhan turun 7 persen pada bulan November dari bulan sebelumnya dibanding dengan bulan oktober, walaupun beberapa sektor seperti transportasi dan perumahan mengalami kenaikan dan sementara kelompok makanan turun 0.64% dari bulan sebelumnya 1.22%. Sementara itu secara nasional inflasi mencapai 1.85%. Inflasi tersebut baru di kota Jayapura, mungkin saja secara makro untuk Papua barangkali lebih tinggikarena dibeberapa daerahbarang-barang yang diperdanggangkan di sana harganya melambung tinggi seperti di Kabuaten Puncak Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu saya mengusulkan agar:

1. UMP ini harus mendapat tanggapan dari berbagai pihak terutama pelaku ekonomi di tanah Papua.
2. Masing-masing daerah di tanah Papua harus menetapkan UMD sesuai kebutuhan daerah tersebut dengan mengacu kepada UMP.
3. Harus ada sosialisasi pemahaman tentang UMP kepada masyarakat agar mereka tidak dipermainkan oleh pengusaha.

Penilis adalah: Tokoh Intelektual Jayawijaya

dikutip dari: West Papua News Online

EnamTahun Otonomi Khsus di Papua

Ekonomi Warga Lokal Berjalan Di Tempat

Begitul kinerja bangsa Kolonial, ia tidak pernah bermimpi untuk membangun bangsa Papua dengan hati yang tulus. Kecuali bangsa Papua mau merdeka dan lepas dari NKRI atau solusi lainnya perlu ditempu rakyat Papua agar bangkit dari
keterpurukan ekonomi yang dialami oleh mereka.

Dunia internasional dan sebagian rakyat Indonesia yang sangat peduli pada penderitaan bangsa Papua khususnya dalam bidang ekonomi selama ini hanya mengkritisi tentang kinerja Indonesia dan dunia internasional tentang penguasaan ekonomi Papua dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliknya.

Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di mana Baik orang Indonesia dan masyarakat Internasional mendukung perjuangan rakyat Papua di satu sisi, dan di mana orang Indonesia dan masyarakat Internasional lainnya
berfikir untuk menguras kekayaan alamnya dan membunuh masyarakat Papua pada sisi yang lain.

Lalu dimana letak dua kekuatan itu? Kekuatan pendukung perjuangan rakyat Papua ada pada Gereja, NGOs, Universitas dan masyarakat akar rumput (Gracerood People) dan parlement se dunia sedangkan kekuatan lainnya yang menguras kekayaan alam dan membunuh rakyat Papua adalah Government, Military
dan Perusahaan Multinasional. Tetapi jika ke dua sisi mata uang ini bersatu dan bersepakat untuk mendukung perjuangan rakyat Papua maka pintu untuk kebebasan dan kemerdekaan rakyat Papua semakin terbuka untuk mencapai cita-cita menuju Papua baru sesuai dengan mimpi-mimpi rakyat Papua.

Atau sebaliknya jika kedua kekuatan itu bersatu untuk membunuh rakyat Papua dan menguras kekayaan alamnya, maka hal itu hanya menunggu waktu saja bahwa sejarah harus mencatat bahwa masyarakat kulit hitam seperti saudara-saudaranya di AFRIKA, di Timor Lorosae, di PNG, di Masyarakat kulit hitam Melanesia lainnya dan di Amerika pernah ada dan hidup di tanah Papua sejak mereka eksodus 4000 tahun yang lalu dari Irak, Mesopotamia bersamaan
waktu dengan ABRAHAM (nenek moyang bangsa Israel dan Bapak segala bangsa itu) ke tanah Kanaan atas Ijin Tuhan Allah dari Ur-Kasdim, Irak. Habis dibinasakan oleh bangsa???.? Bangsa ????..? Dengan kekuatan militer, atau
kekuatan lainnya.

Penguasaan ekonomi multi nasional tersebut, diantaranya adalah Pertambangan Emas dan Tembaga di Timika yang dikelola oleh PT.Freeport Indonesia, Ltd, milik perusahaan Amerika. BP di Manokwari milik Perusahaan Inggris.

Perusahaan Perminyakan dan Perusahaan Ikan di Sorong. Perusahaan Pabrik Kayu Lapis di Manokwari. Perusahaan Ikan di Biak. Perusahaan Kelapa Sawit di Manokwari dan Keerom. Ilegal Loging, dan lainnya. Semua sumber daya tersebut
terdapat di laut dan daratan Papua, yang diexplorasi oleh Indonesia dan dunia internasional.

Perusahaan ? perusahaan Multinasional yang memproduksi Kayu di Papua menurut Agus Sumule misalnya seperti : Perusahaan Kayu Lapis Indonesia 134.8433. Perusahaan Djayanti 70.2473. Perusahaan Barito Pasific Timber 36.4963.

Perusahaan Alas Kusuma 53.6663. Perusahaan Korindo 136.0243. Perusahaan Wapoga Mutiara Timber 57.5843. Perusahaan Hanurata 61.1053. Other Group 212.3573. Produksi kayu ini, dilakukan pada periode 1999/2000. Pendapatan Provinsi Papua dari Freefort Menurut Agus Sumule dari PT.Freepotr tahun 1997 dari berbagai jenis pendapatan dalam nilai Dolar antara lain: Royalti, $25,26. Sewa $0,21.Pajak Bumi dan Bangunan $2.07. Mineral Tipe C dan Air $0,50. Pajak Kendaraan $0,14. Pajak Orang Asing $0,004. Pada tahun 1991 misal PT.Freeport telah menggali emas dan Tembaga sebesar 222.000 Ore perhari dengan biaya yang sangat rendah. Perusahaan ini membayar pajak kepada Indonesia pada periode 1991-2001 sebesar $180 million pertahun.

Demikian hal dalam produksi-produksi dalam jenis usaha lainnya yang dikelola oleh perusahaan multinasional baik milik NKRI maupun milik dunia Internasional. Pesan yang mau disampaikan disini adalah bahwa ?hampir seluruh penulis internasional, nasional dan local menyoroti tentang kinerja
dari pada perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kemudian mereka mulai menyoroti efek dari perusahaan itu yang mengarah pada perusahkan lingkungan hidup atau perusahaan itu tidak dapat meningkatkan derajat ekonomi orang
asli Papua.

Hal itu patut dihargai, dihormati sebagai suatu perjuangan yang dapat membongkar tirani atau kebobrokkan dari manusia-manusia yang katanya sudah maju status sosialnya tetapi kenyataannya mereka itu adalah manusia-manusia kanibal berkelas Modern.? Mereka sangat rakus, mereka dapat mengambil kekayaan alam itu seenaknya saja, dengan imbalan yang sangat rendah. Sepertinya dunia ini tidak adil, bagi orang asli Papua, pemilik ahli waris dari negeri ini.

Yang saya maksudkan Ekonomi akar rumput itu, adalah masyarakat internasional belum menyentuh ekonomi masyarakat asli Papua. Pergerakan ekonomi mereka dewasa ini berpusat pada hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil bumi. Hasil
bumi yang dimaksudkan disini adalah mereka hanya mampu menjual Daun Singkong, Ubi Jalar, Singkong, Pinang, Kakung, Kacang Panjang, Jagung, buah pisang, buah pepayah, buah jeruk, alpokat, buah salak, hasil tangkapan ikan
laut, ikan air tawar, dan sejumlah komoditi pertanian lainnya. Produksi ini dilakukan dengan tenaga manusia.

Pemerintah tidak mempersiapkan mereka untuk menggunakan tekonologi modern yang dapat menghasilkan produk pertanian yang berjumlah besar dan berkontinuitas dan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga orang asli
Papua.

Produksi padi di Merauke dapat kita lihat bahwa yang mengelolah pertanian pada di sana adalah orang-orang Jawa, Transmigrasi, bukan orang asli merauke. Jika orang asli merauke yang dipersiapkan sumber daya manusianya dan mengelolah pertanian padi tersebut, alangka indahnya.
Pemerintah juga belum maksimal dalam menyediakan pasar local, nasional dan internasional yang memadai untuk menjual komoditas produksi unggulan kepada konsumen local, nasional dan juga internasional.

Hasil produksi mereka, kalaupun mereka menghasilkan uang, uang itu tidak cukup untuk saving, tetapi hanya cukup untuk belanja barang-barang industri seperti garam, veksin, minyak goreng, beras dan lainnya untuk dikonsumi keluarga pada hari ini. Sedangkan untuk hari esak tidak tahu orang harus makan apa? Kondisi ini dialami oleh hampir sebagian masyarakat yang hidup di kota-kota besar seperti Jayapura, Sorong, Nabire, Biak, dan daerah lainnya.

Sedangkan masyarakt di dusun-dusun dan kampung-kampung mereka tidak memerlukan uang dan juga barang-barang produksi industri. Mereka cukup hidup pada hasil yang disediakan oleh alam dan hasil pengelolahan ekonomi secara tradisional. Karena uang maupun hasil produksi industri tidak beredar di kampung. Kalaupun beredar itu sifatnya hanya komplementer atau pelengkap
dari produk-produk alami yang disediak dan dikelola oleh alam.

Dalam laporan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua) pada tahun 2006, baru-baru ini pada media Lokal ?SUARA PEREMPUAN PAPUA? yang lalu misalnya mengeluarkan data-data tentang pertumbuhan ekonomi dan juga eksopor impor dengan Negara tujuan Jepang, Cina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Hasil produksi sumber daya alam yang diekspor keluar negeri dan sebaliknya produk yang dimpor ke Papua itu untuk siapa? Untuk memperkaya siapa? Karena kenyataannya dilampangan membuktikan bahwa rakyat belum dapat mengelolah ekonomi yang berskala besar. Tidak ada satu orang Papua pun mempunyai CV, PT, Firma, Supermarket, Minimarrekt yang dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan Lokal, Nasional dan Multinasional milik orang Indonesia atau milik orang Asing yang beroperasi di Papua.

Ekonomi yang berbasisi industri saja masih dikelola oleh Orang Indonesia (Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Maluku) lalu di mana bagian orang Papua. Orang Papua hanya berkutat pada ekonomi pertanian, tetapi mereka tidak mengelolah ekonomi pertanian dalam skala yang besar dalam
artian kelompok, atau memiliki perushaan yang mengelola bidang usaha ini, tetapi mereka lebih condong bergerak dalam usaha perorangan pada bidang pertanian.

Jadi, sangat tidak masuk akal jikalau pemerintah dalam laoprannya mengatakan ada peningkatan ekonomi rakyat yang cukup signifikan di Papua, jika laporan itu benar maka pemerintah lebih melihat pada perekonomi orang pendatang bukan pada orang asli Papua. Sedang secara nasional perekonomian Papua secara nasional, Papua selalu berada pada posisi di atas Nusa Tenggara Timur, Nusatenggara Barat dan di bawah Provinsi-Provinsi di Kalimatan.

Pada Papua dapat menghasilkan sumber daya pertambangan, perminyakan, perkayuan, perikanan paling besar di Indonesia,
mungkin dapat mencapai Income PAD di bawah DKI Jakarta tetapi sayang, itu tidak pernah terjadi. Karena itu laporan-laporan pemerintah Papua itu perlu dibuktikan keapsahannya, peneliti-peneliti idependen baik dari universitas yang ada di Papua, Indonesia maupun tingkat dunia Internasional.

Ekonomi riil yang ada di Papua dewasa ini adalah mereka masih miskin di atas kekayaan alamnya sendiri. Dalam taraf hidunya mereka masih sangat rendah. Kesehatan mereka belum membaik, usia harapan hidup pada orang dewasa berkisar antara 20 ? 30 tahun saja. Kemudian HIV/AIDS meningkat tetapi sebenarnya peningkatan orang-orang yang kena penyakit ini terlalu dibesar-besarkan,, alias di proyekkan dan rumah mereka masih sangat sederhana.

Kemudian kemampuan intelektual orang Papua sudah cukup memadai tetapi modal usaha untuk mengelola sumber daya yang tersedia ini tidak pernah dilayani secara baik oleh pihak perbankan nasional swasta maupun meilik pemerintah dan pemerintah daerah yang beroperasi di seluruh tanah
Papua. Hal ini harus menjadi sorotan dunia Internasional.

Implentasi otonomi khusus perlu dipertanyakan. ABPD misalnya dibahas pada bulan January/peberuari tetapi pelaksanaan proyek baru dilakukan pada bulan November dan Desember, lalu kapan dilakukan pembangunan. Dalam 12 bulan itu apa saja yang dikerjakan. Anggaran yang diperuntukkan untuk 12 bulan itu dikemanakan? Apakah kembali ke kas Negara atau kemana? Kita tidak bisa, bermain-main disini.

Kata kunci dan pesan yang dapat kami sampaikan disini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi rakyat di Papua masih berjalan di tempat. Alias ekonomi akar rumput rakyat Papua belum sepenuhnya diangkat derayatnya untuk bersaing pada ekonomi industri, dengan kemampuan managerial yang baik. Begitul
kinerja bangsa Kolonial, ia tidak pernah bermimpi untuk membangun bangsa Papua dengan hati yang tulus. Kecuali bangsa Papua mau merdeka dan lepas dari NKRI atau solusi lainnya perlu ditempu rakyat Papua agar bangkit dari
keterpurukan ekonomi yang dialami oleh mereka.

Penulis: Pares L.Wenda, SE
Aktivis dan pemerhati Ekonomi Rakyat Papua
Ketua II Departemen Pemuda Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Sekretaris Jendral Lembaga Masyarakat Pegunungan Tengah Papua.

http://www.melanesianews.org/kabar/publish/article_1407.shtml

http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?language=id&results_offset=120